YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Bisnis properti tak dipungkiri melambat saat Pandemi Covid-19 karena masyarakat begitu berpikir panjang untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Kabar baiknya, awal tahun 2021 ini sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik.
Naproni (40), Developer Property di Sumatera Selatan mengakui terjadinya pelambatan penjualan unit rumah ketika pandemi Covid-19. Ia memperkirakan bisnis properti akan pulih 100 persen, butuh waktu 1-2 tahun kemudian. “Ya memang sangat melambat.
Kalau saat ini, kurang lebih setelah setahun pandemi, ada sisi keberanian masyarakat mulai berani mengeluarkan uang untuk membeli properti, tidak memilih-milih harga,” jelasnya, Kamis (18/2/2021).
Ia mengatakan kalau awal-awal pandemi kala itu, masyarakat betul-betul menahan pengeluaran uang. “Di akhir-akhir ini sudah mulai berani mengeluarkan uang. Kalau di sini (Baturaja, Sumatera Selatan-red), mereka mengambil yang rumah subsidi pemerintah, bukan rumah komersil. Kalau di kami Sumatera Selatan itu, harganya rumah subsidi 150 juta rupiah, meski di daerah-daerah itu berbeda harganya,” terangnya.
Naproni meyakini di awal tahun 2021 ini, bisnis properti akan menjadi lebih baik.
Ia mengatakan, tanda-tandanya pihak dari REI (Real Estate Indonesia) Sumatera Selatan sudah mulai MoU dengan perbankan dan PUPR.
“Kami sudah siap-siap untuk melakukan akad kembali dengan kapasitas yang besar,” ujarnya.
“Tanda lain, terbukti cukup banyak daftar tunggu masyarakat yang akan mengambil perumahan subsidi pemerintah. Hanya belakangan ini perbankan selektif dalam memilih konsumen karena pandemi,” imbuhnya.
Mantan Ketua Komisariat REI OKU Raya periode 2018-2021ini menceritakan saat setahun yang lalu pandemi Covid-19, perbankan, seperti BTN yang paling besar dalam hal pembiayaan rumah subsidi, cukup selektif. Misal, pegawai kontrak atau pelaku usaha masih dipending untuk pengajuan KPR.
Hanya untuk pegawai negeri, Polri, TNI, dan pegawai BUMN. Kalau sekarang sudah mulai dibuka kembali,” tuturnya.
Menurutnya, perbankan yang selektif itu menjadi problem yang paling besar. “Kalau perbankan memberi banyak kelonggaran kepada pembeli, saya kira tidak akan jatuh banget untuk properti rumah subsidi. Kami dari asosiasi terus mendekati pihak perbankan bersama pemerintah agar bisa melonggarkan sehingga tidak selektif,” ujarnya.
Ia mengatakan stok rumah banyak yang siap, tapi belum diakad, padahal dari konsumen itu sudah siap. “Tapi di tahun ini, perbankan sudah mulai MoU dengan asosiasi properti dengan dukungan pemerintah,” terangnya.
Anggota DPRD OKU, Sumsel ini pun menyarankan agar Pemerintah memantau langsung perbankan atau mendesak perbankan agar mempercepat pembelian rumah.
Sebab, ke depannya, usaha properti masih bagus karena kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan pelaku bisnis. “Kebutuhan akan rumah masih luar biasa,” ucapnya. (jat)