JCW : Vaksinasi Didahulukan kepada Tahanan KPK, Sangatlah Ironi

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan vaksin terhadap para tahanan KPK, yang berjumlah 39 dari 61 orang tahanan kasus korupsi, dinilai pegiat antikorupsi pada Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba sangatlah ironi.

"Karena yang seharusnya diprioritaskan adalah tenaga medis dan rakyat. Sebab tenaga medis merupakan garda utama dalam penanganan pasien Covid-19 dan rakyat yang diprioritaskan karena lebih sering berinteraksi dengan orang lain seperti para pedagang di pasar," ujar Kamba, Minggu (28/2/2021) dalam keterangan tertulisnya.

Seharusnya, sambung Kamba, yang juga diberikan vaksinasi adalah para tahanan dalam kasus pidana umum, misalnya. Baik yang ditahan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang over capacity.

Seperti diketahui, salah satu tahanan KPK dalam kasus korupsi adalah mantan Menteri Sosial Julian P Batubara. Sementara sisa 22 orang tahanan KPK lainnya ditunda dengan alasan dikarenakan kesehatan.

"Tahanan KPK yang menyusul diberikan vaksin pasti akan bertambah seiring dengan ditetapkannya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Edy Rahmat Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan dan diketahui merupakan orang kepercayaan Nurdin Abdullah sejak menjabat Bupati di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Serta Agus Sucipto sebagai kontraktor atau pemberi suap," paparnya.

Seharusnya tambah Kamba, pemberian vaksin lanjutan pada tahanan KPK lainnya ditunda atau bahkan dibatalkan saja. "Alangkah baiknya pemberian vaksin terhadap tahanan KPK diberikan setelah seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat telah mendapatkan vaksinasi tahap 1 ini selesai," tambahnya.

Karena tahanan KPK disebutkan Kamba, bukan merupakan garda terdepan yang harus diberikan vaksinasi di tahap pertama. "Atau bisa juga para tahanan KPK ini dapat melakukan vaksinasi secara mandiri dan tentunya biaya sendiri. Karena uang yang diduga mereka korupsi nilainya sangat fantastis hingga miliaran rupiah ditengah pandemi Covid-19. Masa nggak mampu vaksinasi secara mandiri dengan biaya sendiri," katanya. 

Kamba juga mengatakan, Negara sudah sangat baik dengan banyak menanggung beban biaya para tahanan di republik ini. "Baik tahanan kasus pidana umum maupun pidana khusus yang masih mendekam dibalik jeruji besi," pungkasnya. (cdr)


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen - Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi


Lebih Lengkap

Trending

Sales Course yang Jamin 99 Persen Penjualan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen - Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Rumah Cantik 300 Jutaan DP 10 Persen - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Mewah di Jogja Diskon 60 Juta - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Investasi Menguntungkan - Tanah Kavling Siap Terima SHM Cuma 60 Jutaan - 3 Km ke Pusat Bogor Timur

Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up