close

Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Tegas Tolak Perpres Investasi Miras

Fraksi PKS DPRD  Kota Yogyakarta Tegas Tolak Perpres Investasi Miras

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pelonggaran izin investasi industri minuman keras (Miras) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu, memang baru diimplementasikan di empat provinsi, namun kedepan pasti akan berimplikasi pada daerah lain, termasuk diantaranya Kota Yogyakarta. 

Dampak dari dilonggarkannya izin investasi industri minuman keras ini sangat krusial, Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi selaku ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan pendapatnya. "Bahwa kita sama-sama ketahui minuman keras adalah salah satu penyebab utama terjadinya tindak kriminalitas, termasuk diantaranya adalah tindak kriminal klitih yang sampai saat ini masih sering terjadi di Kota Yogyakarta," ujarnya, Selasa (2/3/2021) dalam keterangan tertulisnya yang diterima bernas.id.

Berdasarkan data yang disampaikan kepolisian dalam beberapa kasus klitih pada tahun 2019 sebagian besar pelaku menjalankan aksinya dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. 

Hal yang ditakutkan dari pelonggaran izin investasi minuman keras selain akan berdampak pada kenaikan tingkat kriminalitas tentu adalah rusaknya generasi penerus, dimana berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, umur mulai minum alkohol pada usia 15-19 tahun pada pria sebesar 70 persen dan wanita 58 persen. "Hal ini membuktikan bahwa dalam kondisi belum dilonggarkan saja pemerintah masih belum bisa mengatur peredaran minuman keras dengan baik," katanya.

Berbagai dampak negatif dari dilonggarkannya izin investasi miras menjadi alasan kuat bagi Fraksi PKS Kota Yogyakarta untuk tegas menolak Perpres No 10 tahun 2021 mengenai pelonggaran Investasi industri miras, selanjutnya Fraksi DPRD PKS Kota Jogja juga menyampaikan bahwa PKS akan mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol, hal ini dimaksudkan karena secara sosiologis, urgensi pengaturan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai solusi terhadap permasalahan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. "Oleh karena itu, fokus dari pengaturan tersebut adalah untuk melakukan pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery) akibat minum minuman beralkohol," pungkasnya. (cdr)


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Investasi yang Menguntungkan di Bogor - Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM

Investasi yang Menguntungkan di Bogor - Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM


Lebih Lengkap

Trending

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Investasi yang Menguntungkan di Bogor Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM

Investasi yang Menguntungkan di Bogor - Kavling Jonggol 60 Juta 100 m2 BONUS Pondasi dan SHM


Rumah Jogja Murah Desain 2 Lantai Diskon 80jt DP 5 Persen Angsuran 20 Tahun

Rumah Jogja Murah Desain 2 Lantai Diskon 80jt DP 5 Persen Angsuran 20 Tahun


Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen - Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi


Rumah Cantik 300 Jutaan DP 10 Persen Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Cantik 300 Jutaan DP 10 Persen - Strategis di Jalur Bandara NYIA


Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up

Buka Link Pada Tab Baru