PT KAI menandatangani Perjanjian Kerja Sama pengaduan tindak pidana korupsi melalui whistle-blowing system bersama KPK.

YOGYAKARTA, BERNAS.ID- PT Kereta Api Indonesia (KAI) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memerangi praktik tindak pidana korupsi yang berisiko terjadi di perusahaan.

Penjelasan itu disampaikan oleh Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, seusai menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait penanganan pengaduan tindak pidana korupsi melalui whistle-blowing system bersama KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

“Sinergi dengan KPK ini merupakan langkah KAI dalam memerangi praktik-praktik tindak pidana korupsi yang berisiko terjadi di perusahaan," tegasnya melalui rilis tertulis. 

Sinergitas ini, lanjutnya, sekaligus menunjukkan komitmen KAI sebagai perusahaan publik yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.

Integrasi penanganan pengaduan melalui whistle-blowing system antara KPK dan KAI, kata dia  bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta menghindari adanya duplikasi pada penanganan pengaduan. 

Integrasi ini juga diyakininya akan memudahkan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara KAI dan KPK.

“Diharapkan dengan dengan adanya kerja sama ini, KAI semakin bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan praktik-praktik tindak pidana korupsi, sehingga pelayanan KAI kepada masyarakat semakin optimal,” kata Didiek.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri berharap kerja sama ini  diimplementasikan secara maksimal. Sehingga KPK dan mitra kerja  mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya whistle-blowing system yang terintegrasi ini akan menghasilkan manfaat yang luar biasa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sejak dini," ucapnya.

Jika pun nantinya ada praktik tindak pidana korupsi, diharapkan ada keberanian untuk melaporkan hal itu.

Selain penandatanganan kerja sama dengan PT KAI, KPK juga melakukan hal yang sama dengan 26 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Penandatanganan itu juga dihadiri oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Erick mengatakan, penanganan dan transparansi kasus-kasus hukum merupakan salah satu isu terpenting dalam transformasi di Kementerian BUMN.

Oleh sebab itu, Erick juga mendorong agar ke depannya tidak hanya 26 BUMN yang mengikuti program tersebut, namun seluruh BUMN yang ada.

“Kami berkomitmen terus melakukan transformasi, transparansi, profesionalisme yang ada di Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN. Insya Allah program-program lain yang mendukung transformasi transparansi yang ada di Kementerian BUMN kita terus terbuka,” ujar Erick.


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen - Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi


Lebih Lengkap

Trending

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan di Sedayu Jogja DP 10 Persen - Strategis di Jalur NYIA dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Rumah Cantik 300 Jutaan DP 10 Persen - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Mewah di Jogja Diskon 60 Juta - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Investasi Menguntungkan - Tanah Kavling Siap Terima SHM Cuma 60 Jutaan - 3 Km ke Pusat Bogor Timur

Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up