Rizal Ramli: Jangan Bicara Demokratis Bila Di Internal Parpol Tidak Ada Demokratisasi

JAKARTA,BERNAS.ID - Tokoh nasional yang juga ekonom senior Rizal Ramli angkat bicara, soal polemik yang terjadi di Partai Demokrat

Konflik partai yang diinisiasi salah satunya oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, sebenarnya sudah menunjukan titik terang. Pasalnya, Menko Polhukam, Mahfud MD telah memberikan sinyal kalau pemerintah akan berpegangan pada aturan partai yaitu AD/ART.

Namun, dibalik persoalan itu sebenarnya, kata Rizal Ramli kedepan perlu ada pembenahan di partai politik. Parpol harus dikelola secara demokratis dan menjauhi pengelolaan layaknya perusahaan keluarga.

"Sebab pengelolaan parpol layaknya perusahaan keluarga hanya akan membuat partai menjadi oligarki," tegas Rizal Ramli, Senin (8/3/2021). 

Kalau selama ini parpol merasa sistem sudah dianggap demokratis, tapi pelaksanaan partai belum, maka sama saja tidak demokratis. 

"Perlu demokratisasi internal partai bila ingin membuat sistem demokratis,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menambahkan, penyakit kronis yang melanda hampir semua Partai Politik di Indonesia adalah suburnya budaya feodal, budaya oligarki, budaya dinasti dan budaya uang.

Budaya tersebut pada akhirnya menempatkan Ketua Umum Partai sebagai pemilik Partai Politik, sehingga para kader hanya boleh mengabdi kepada tuannya yaitu Ketua Umum. 

"Kondisi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Selestinus.

Di dalam persoalan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat, bila bercermin pada budaya tersebut, KLB yang digelar terlepas merusak demokrasi atau tidak karena tidak didasari AD/ART, hal tersebut menurut Petrus, sebuah akumulasi berbagai persoalan kelompok status quo di internal PD.

"Maka KLB menjadi opsi minimal untuk memberikan koreksi bahwa ada yang salah dalam managemen PD," tegasnya. 

"Ini juga dapat menjadi "lampu kuning" yang memberi peringatan bagi Partai Politik yang membangun feodalisme dan oligarki demi mempertahankan dinasti politik dan budaya uang yang menjadi racun bagi banyak kader di Partai Politik," pungkasnya. (fir


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul


Lebih Lengkap

Trending

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul

Rumah Cantik 300 Jutaan - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Mewah di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Cantik di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Jalur Bandara NYIA

Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up