Penanganan Pasien COVID-19 Yang Isolasi Mandiri Di DIY Dianggap Tak Maksimal

YOGYAKARTA, BERNAS.ID - Pemda DIY telah memperpanjang durasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro hingga 22 Maret 2021. Menurut Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, perpanjangan ini harus diimbangi dengan peningkatan upaya penanganan atau treatment terhadap penderita COVID-19, khususnya yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan melakukan isolasi mandiri.

Huda berpendapat, treatment bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri masih belum efektif. Sebab tidak semua warga memiliki hunian yang layak untuk menjalankannya. Pelaksanaannya juga dianggap tidak maksimal karena lemahnya pengawasan gugus tugas di lingkungan tempat tinggal penderita.

"Sebagai contoh baru saja terjadi 22 warga dalam satu RT di Sleman utara positif (COVID-19), ini juga karena tidak terpantau isolasi mandirinya," kata Huda, Senin (8/3/2021). 

Oleh sebab itu gugus tugas COVID-19 DIY menurut dia perlu membuat shelter perawatan dan isolasi mandiri di tingkat desa. Shelter ini untuk memfasilitasi penderita bergejala ringan atau tanpa gejala yang kesusahan melakukan isolasi mandiri di rumah. Upaya ini menurutnya harus diterapkan secara massif di seluruh wilayah DIY.

"Sejauh ini baru Kabupaten Bantul yang cukup baik mengembangkan shelter desa," katanya. 

Ia menjelaskan, selain di Kabupaten Bantul, warga yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau ringan di DIY hanya diperintahkan melakukan isolasi mandiri dan tanpa pantauan yang jelas. Puskesmas memang melakukan tracing, testing namun treatment-nya tidak baik.

"Inilah yang menjadi salah satu masalah mengapa kasus masih tinggi meskipun sudah perpanjangan PPKM empat kali," katanya. 

Huda berpendapat, bila belum mampu menghadirkan shelter di tingkat desa, setidaknya di satu kecamatan ada satu atau dua shelter, dengan kapasitas sekitar 50 pasien. Shelter ini berkoordinasi penuh kecamatan atau desa dan puskesmas setempat. Lokasinya bisa menggunakan gedung yang sudah ada seperti balai desa, bekas sekolah atau tempat lain yang layak. Anggaran biaya untuk shelter desa menurut Huda juga perlu didukung Pemda DIY dan kabupaten/kota.

"Jangan seluruhnya dibebankan kepada kalurahan karena saat ini anggaran mereka sudah minim. Saya minta Pemda DIY anggarkan minimal Rp 100 juta per shelter desa atau kecamatan dari BTT untuk beli sarprasnya. Jika misal buat 78 kecamatan hanya Rp 7,8 miliar, maka Rp 100 juta bisa dijadikan satu atau dua shelter, tergantung kesiapan gedungnya," tegasnya. 

Sementara itu Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengakui, gagasan terkait penyediaan shelter itu merupakan ide yang bagus. Oleh karena itu Pemda DIY siap segera berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan kota untuk bisa memetakan kebutuhan shelter. 

Menurut Aji, pembiayaan shelter dapat menggunakan dana desa dari pusat jika itu untuk satu wilayah di tingkat kelurahan. Hal semacam ini menurutnya sudah mendapat izin dari pemerintah pusat. 

"Kalau itu (dana desa) digunakan untuk antar desa bisa saja nanti disupport anggarannya baik dari APBD kabupaten maupun DIY," tandasnya. (den)


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul


Lebih Lengkap

Trending

Upgrade Diri dengan Sertifikasi Praktisi Manajemen Risiko Madya - Diskon Jutaan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tinggal 1 Rumah Mewah 300 Jutaan Diskon 60 Juta di Sedayu Bantul

Rumah Cantik 300 Jutaan - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Mewah di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Jalur Bandara NYIA

Rumah Tipe 58 Cantik di Jogja Diskon 70 Juta - Strategis di Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Jalur Bandara NYIA

Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up