Alexa Certify
close
  • Bernas.id

OSS Berbasis Risiko: Wawasan, Visi Jokowi, dan Panduan Praktis Akses OSS

OSS Berbasis Risiko: Wawasan, Visi Jokowi, dan Panduan Praktis Akses OSS

OSS Berbasis Risiko adalah proses izin usaha online atau digital milik BPKM yang berbasis pada penyesuaian antara proses perizinan usaha dengan risiko usaha. Dengan begitu, pelaku usaha bisa mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan birokrasi yang tidak berbelit-belit saat mengurus izin usaha.

Presiden Joko Widodo secara resmi merilis sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) pada Senin (9/8/2021).

Kehadiran sistem OSS Berbasis Risiko merupakan bagian dari standar pelayanan untuk semua tingkatan/bagian pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan dari sistem OSS ini adalah upaya kejelasan izin dan layanan bagi para pelaku usaha.

"Hari ini (Senin) kita meluncurkan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, (yang) terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko,” ucap Presiden Indonesia Jokowi menjelaskan OSS Berbasis Risiko.

Joko Widodo kemudian melanjutkan penjelasannya, “Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan (perizinan) usaha besar tidak sama. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar. Dan risiko rendah, perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS. Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik."

Sebagai bekal memahami OSS Indonesia yang dimiliki BPKM, ada baiknya Anda membaca ulasan mengenai birokrasi Indonesia di sini.

 

Jokowi dan OSS Berbasis Risiko: Fokus Ekonomi, Bisnis, dan Investasi

Kemudahan izin usaha masih jadi perhatian Presiden Joko Widodo walaupun Indonesia sudah masuk dalam kategori negara yang mudah mendapat izin usaha.

"Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, negara kita masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha (ease of doing business). Itu artinya sudah masuk kategori mudah. Tapi kategori itu belum cukup. Kita harus mampu meningkatkan lagi. Tingkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah. Itu target kita," ucap Presiden Jokowi membeberkan alasannya membentuk OSS Berbasis Risiko.

Fokus Presiden Jokowi pada kemudahan izin bisnis diimplementasikan oleh BKPM dengan kehadiran OSS Indonesia, yang kemudian dikembangkan jadi OSS Berbasis Risiko. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas jadi jembatan antara pebisnis dengan pemerintah sehingga membentuk ekosistem bisnis yang baik.

Oleh karenanya, BKPM jadi operator keberlangsungan pertumbuhan badan usaha di Indonesia. Sebagai operator, salah satu layanan BKPM adalah OSS Berbasis Risiko. Sebagai bagian dari fokus Jokowi di bidang ekonomi, pengembangan OSS Berbasis Risiko adalah kabar gembira bagi dunia bisnis.

Baca juga: INDEF: Kapasitas Birokrasi Pemerintah Tidak Kokoh Hadapi Covid-19

Dengan beberapa kali update sejak awal tahun, OSS saat ini sudah berkembang lebih jauh. Dimulai dari kehadiran OSS versi 1.1, kemudian pelaku usaha diminta untuk melakukan pembaruan data NIB dan beberapa dokumen pendukung OSS lain, dan update OSS Berbasis Risiko.

Kehadiran OSS Berbasis Risiko secara otomatis meningkatkan kecepatan birokrasi izin usaha online. Sebagai bentuk reformasi struktural, integrasi perizinan usaha online ini bisa memangkas ribuan aturan birokrasi yang mempersulit pelaku usaha.

Dengan begitu, semua lini usaha, baik usaha mikro, UMKM, perusahaan nasional, dan investor memiliki kepercayaan dan kepastian bisnis. Salah satu ujung dari pencapaian tersebut adalah terbukanya lapangan pekerjaan.

Jokowi dan Kepala BPKM dalam Peresmian OSS Berbasis Risiko

Jokowi dan Kepala BPKM dalam Peresmian OSS Berbasis Risiko

 

UU Cipta Kerja dan OSS Berbasis Risiko

OSS Berbasis Risiko adalah implementasi langsung dari UU Cipta Kerja. Pada awalnya, pembangunan sistem OSS Berbasis Risiko direncanakan efektif digunakan pada bulan Juni. Akan tetapi karena beberapa hal internal, sistem ini secara rilis pada bulan Agustus.

Baca juga: Reformasi Pemerintah Daerah Dan Birokrasi Harus Berjalan Bersama Dalam Pelayanan Publik Di Daerah

Sebagai undang-undang omnibus, UU Cipta Kerja memuat sejumlah regulasi yang berhubungan dengan dunia kerja. Termasuk soal kemudahan izin usaha.

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan, maka terjadi sejumlah perubahan regulasi turunan atau regulasi pelaksana yang terkait perizinan usaha. Ada 4 regulasi baru terkait perizinan usaha sebagai bentuk respons pada UU Cipta Kerja, yaitu:

  1. PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  2. PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  3. PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
  4. Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Lebih lanjut, UU Cipta Kerja juga membagi secara jelas proses izin usaha. Dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 7 UU Cipta Kerja, izin usaha disesuaikan dengan tingkat risiko usaha dan peringkat skala usaha. Ada 3 tingkat risiko dan peringkat usaha dalam UU Cipta Kerja, yaitu:

  1. Kegiatan usaha berisiko rendah.
  2. Kegiatan usaha berisiko menengah.
  3. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Aturan mengenai OSS Berbasis Risiko tercantum dalam regulasi PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (P2B2R). Ada 3 sistem primer yang berhubungan dengan P2B2R di regulasi tersebut, yaitu:

  1. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah acuan singular bagi pemerintah, baik pusat atau daerah, dan pelaku usaha.
  2. Sistem OSS adalah sistem perizinan digital yang diselenggarakan oleh BKPM. Sistem OSS wajib dipakai dan dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah,
  3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan pelaku usaha.
  4. Sistem OSS terbagi dalam 3 sub-sistem utama, yaitu: pelayanan informasi, perizinan berusaha; dan pengawasan.
  5. Terbentuknya sistem monitoring secara integral, terpadu, dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, KEK, KPBPB dengan menggunakan sistem OSS.

Ketiga sub-sistem utama OSS tersebut masih dibagi lagi menjadi beberapa hal pokok, yaitu:

a. Sub-sistem pelayanan informasi memiliki 9 hal pokok informasi, yaitu:

  • Informasi persyaratan Perizinan Berusaha.
  • Informasi tahapan proses.
  • Informasi KBLI berbasis risiko.
  • Informasi bidang usaha penanaman modal.
  • Informasi lokasi usaha.
  • Fasilitas berusaha.
  • Mekanisme pengawasan.
  • Kewajiban pelaporan.
  • Layanan pengaduan.

b. Sub-sistem perizinan berusaha memiliki 5 hal pokok, yaitu:

  • Mengeluarkan perizinan berusaha (izin, NIB, dan Sertifikat Standar).
  • Tingkat risiko.
  • Persetujuan & konfirmasi tata ruang.
  • Persetujuan lingkungan (SPPL, UKL/UPL, dan Amdal), serta sertifikat produk.

c. Sub-sistem pengawasan memiliki 7 hal pokok, yaitu:

  • Pengawasan rutin.
  • Pengawasan insidental.
  • Surat tugas.
  • Jadwal pengawasan tahunan.
  • Laporan hasil pengawasan/BAP.
  • Pengenaan sanksi.
  • Profil pelaku usaha.

Baca juga: Pemerintah Fokus Bantu Jualan Produk-Produk UMKM Disabilitas di Masa Sulit Pandemi

Kartu Prakerja, OSS Indonesia, dan Upaya Melawan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Salah satu alasan awal inisiatif Kartu Prakerja adalah terbentuknya wirausaha-wirausaha baru yang jauh lebih kompeten. Inisiatif Prakerja ini hampir berbarengan dengan inisiatif terbentuknya pengurusan izin usaha online dalam format OSS.

Pandemi Covid-19 menjadikan Prakerja sebagai program semi bansos. Walaupun  begitu, berdasarkan data Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, terdapat sejumlah alumni Prakerja yang menjadi wirausaha baru dan memiliki badan usaha.

Ilustrasi UMKM Indonesia yang bisa mendaftar OSS Berbasis RisikoIlustrasi UMKM Indonesia yang bisa mendaftar OSS Berbasis Risiko

Walaupun mungkin tidak mencapai target pemerintah, wirausaha baru hasil pelatihan Prakerja adalah hasil positif di sektor bisnis. Hasil ini kemudian dapat diintegrasikan dengan praktik langsung perizinan usaha online OSS.

Komitmen pemerintah menyambut terbentuknya wirausaha baru Indonesia ditunjukkan dengan berbagai kemudahan saat menerapkan peraturan izin usaha dan praktik akses OSS online. Contoh komitmen pemerintah tersebut adalah:

  1. a. Izin usaha bagi pelaku UMKM perseorangan diberikan tanpa komitmen. Sedangkan izin usaha bagi Usaha Kecil non perseorangan diberikan dengan komitmen (prasarana izin lokasi, izin usaha, IMB, izin usaha lainnya yang diperlukan serta hasil pengecekan lapangan yang lebih cepat, praktis, dan mudah).
  2. b. Status perizinan UMKM perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum OSS hadir, dinyatakan tetap berlaku. Hanya saja harus mendaftarkan ulang ke sistem OSS Indonesia di oss.go.id.

Kemudahan lain bagi pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 adalah terbentuknya OSS Berbasis Risiko. Program ini memungkinkan kecepatan mengurus dan membuat surat izin usaha jauh lebih cepat, lebih mudah, dan lebih praktis diakses banyak kalangan pelaku usaha.

Selain itu, ada 3 skema umum akses perijinan OSS Berbasis Risiko yang dihalalkan pemerintah, yaitu akses pelaku usaha langsung, akses OSS dengan tenaga pendamping, dan akses OSS dengan pelayanan terpadu satu pintu.

Baca juga: Meningkatkan Perekonomian dengan Mendorong Pelaku UMKM

Ketiga model kepengurusan surat perizinan usaha via OSS BPKM merupakan bentuk komitmen agar semua pelaku usaha Indonesia memiliki NIB dan izin usaha terbaru. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai iklim ekonomi yang lebih mampu menghadapi pandemi Covid-19.

 

Reformasi Perizinan Usaha OSS Berbasis Risiko: Panduan Praktis, Singkat, dan Cepat

“Kuncinya ada di reformasi perizinan, perizinan berusaha yang terintegrasi, yang cepat, dan yang sederhana, menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi,” ucap Presiden Jokowi saat menerangkan pentingnya OSS Berbasis Risiko dalam struktur investasi.

Maka, tidak heran bila OSS miliki BPKM dianggap sebagai reformasi perizinan usaha. Sebagai perizinan online, OSS terasa masih asing bagi banyak kalangan. Contohnya, bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Atau yang terbiasa mengurus pelayanan perizinan terpadu daerah, seperti di Dinas Perizinan Sleman, Kantor Perizinan DKI, atau di Badan Perizinan Terpadu Kota Medan.

Oleh karenanya, akan dijabarkan sejumlah panduan praktis dan cara membuat surat izin usaha online.

1. Cara Daftar OSS Berbasis Risiko Online

  1. Kunjungi oss.go.id.
  2. Pilih DAFTAR.
  3. Pilih Skala Usaha. Tentukan, apakah UMK atau Non-UMK.
  4. Pilih Jenis Pelaku Usaha, antara UMK atau Non-UMK sesuai skala usaha yang akan didaftarkan.
  5. Lengkapi Formulir Pendaftaran.
  6. Cek email. Buka email dari OSS online. Lalu klik tombol Aktivasi.
  7. Cek email kembali. Buka email terbaru dari OSS. Akan ada username dan password sebagai ID akun OSS.
  8. Pendaftaran berhasilHak Akses OSS online siap digunakan untuk masuk ke Sistem OSS.

2.  Cara Login OSS BPKM versi 1.1

  1. a. Kunjung oss.go.id. Kemudian isi username dan password sebagai IDE online yang sudah diberikan pihak OSS Indonesia.
  2. b. Klik tombol Perizinan Berusaha. Bagi Anda yang mendaftar perseorangan, pilih opsi Perseorangan. Sebaliknya, bila bukan perseorangan, klik Non-Perseorangan. Lalu pilih jenis badan usaha yang sesuai. Sebagai contoh, badan usaha PT (Perseroan Terbatas) tinggal klik tombol Pendaftaran NIB PT.
  3. c. Perhatikan, bila nama perusahaan tidak masuk di tabel legalitas, maka yang perlu dilakukan:
    • Bagi badan usaha PT, CV, Firma, atau Persekutuan Perdata: pilih opsi Ambil Data Legalitas.
    • Selain badan usaha PT, CV, Firma, atau Persekutuan Perdata: pilih opsi perekaman data legalitas sesuai formulir yang ada.
  4. d. Isi formulir yang berisi berbagai data dalam
  5. e. Langkah terakhir adalah memilih opsi Lanjut. Maka, website OSS melakukan proses konfirmasi data Anda.

3. Cara Membuat Surat Izin Usaha Online OSS bagi Badan Usaha Non-Perseorangan

  1. Pilih dan klik opsi Nomor NIB atau opsi Nama Perusahaan Anda. Lalu, klik Lanjutkan. Maka, akan muncul tampilan baru yang berisi daftar KBLI.
  2. Klik opsi KBLI. Lalu, pilih opsi Proses Kegiatan Usaha. Kemudian, Anda bisa mengisi data di formulir Kegiatan Usaha sebagai berikut. Beberapa data yang perlu diisi seperti data proyek, izin lokasi, draf proyek, dan lain-lain.

4. Cara membuat izin operasional OSS BPKM bagi Perusahaan

  1. Pilih opsi Lanjutkan ke Izin Komersial/Operasional.
  2. Pilih Nomor NIB atau Nama Perusahaan Anda. Kemudian tekan opsi Pilih NIB.
  3. Akan ada muncul tampilan baru berisi KBLI 5 digit. Kemudian pilih opsi Pilih Proyek/Kegiatan Usaha.
  4. Lalu Anda akan diarahkan ke formulir Izin Komersial/Operasional. Pilih izin yang sesuai dengan perusahaan Anda dan isi data-data yang diperlukan. Kemudian pilih opsi Lanjut dan Simpan.
  5. Anda dapat mengakses tampilan Draft Izin Komersial/Operasional dengan cara memilih opsi Preview Izin.
  6. Setelah itu klik Lanjut dan Simpan. Maka, sistem OSS akan menjalankan pengurusan izin usaha Anda.

5. Cara Daftar NIB Online dan Izin Usaha Mikro di OSS Berbasis Risiko

  1. Anda akan mendapatkan formulir yang mewajibkan diisi dengan data Anda. Setelah selesai, pilih opsi Simpan dan Lanjutkan.
  2. Lalu isi data-data di formulir Data Usaha. Caranya, cukup pilih opsi Tambah Usaha, kemudian isi data-data yang dibutuhkan. Lalu pilih opsi tombol Simpan dan Selanjutnya.
  3. Bagi Anda yang punya sejumlah usaha, segera pilih opsi Tambah Usaha. Kemudian lakukan proses seperti sebelumnya. Bila semua usaha Anda sudah terdaftar, baru pilih opsi Selanjutnya.
  4. Lalu Anda diarahkan ke formulir Komitmen Prasarana Usaha. Bagi usaha skala kecil, Anda bisa mendapa
  5. Anda bisa mengakses Draft NIB dan Izin Usaha dengan cara klik opsi Preview.
  6. Setelah itu, klik kotak disclaimer. Kemudian klik opsi Proses NIB.
  7. Setelah itu, Anda bisa mendapatkan dokumen NIB, Izin Usaha, dan dokumen lain yang siap cetak.

6. Cara Membuat Izin Operasional OSS Berbasis Risiko bagi Perseorangan

  1. Klik menu Permohonan, lalu lanjut pilih opsi IUMK, kemudian pilih Izin Komersial/Operasional.
  2. Pilih opsi NIB/Nama Kegiatan Usaha Anda. Lalu Anda diarahkan ke pilihan daftar kegiatan usaha. Pilih opsi yang sesuai kegiatan usaha Anda.
  3. Lengkapi data-data di formulir. Setelah itu, klik Lanjut dan Simpan.
  4. Cek ulang data diri di formulir dengan cara klik opsi Draft Izin Komersial/Operasional. Bila semua sudah sesuai, klik opsi Lanjut dan Simpan.
  5. Setelah itu aplikasi OSS UMKM Anda akan diproses.

Bila Anda membutuhkan pembaruan data, atau mengalami kendala teknis dan administratif, Anda dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau komplain ke email layanan pengaduan OSS BPKM di osscenter@oss.go.id.

Untuk lebih memudahkan komunikasi dengan pihak Customer Service (CS OSS), Anda perlu memasukkan data-data lengkap, seperti, username OSS, nama usaha, NIB, izin lokasi, dan sebagainya.

Memahami pemakaian OSS Berbasis Risiko yang dimiliki BPKM jadi kewajiban terbaru pelaku usaha di 2021. Partisipasi pelaku usaha jadi harapan besar pemerintah membentuk iklim ekonomi dan bisnis yang mampu bertahan selama pandemi Covid-19.

Setidaknya, dengan adanya OSS Berbasis Risiko di Indonesia, pemerintah bisa melakukan pembaruan data pekerja, pelaku usaha, jenis badan usaha, dan sebagainya. Ujung dari semua hal tersebut datangnya investasi-investasi baru yang lebih ramah pada pelaku usaha Indonesia, baik pelaku usaha mikro, UMKM, maupun pengusaha besar nasional.

Dengan begitu, para pelaku usaha Indonesia siap dengan sejumlah strategi untuk bisa merambah pasar baru di luar negeri, seperti yang disarankan pakar bisnis Olvy Andriani.


Berita Terkait

Rekomendasi Untuk Anda

Tanah Luas dan Murah cocok untuk Investasi di Dekat Calon Ibukota Kabupaten Bogor Timur Angsuran 12 Kali

Tanah Luas dan Murah cocok untuk Investasi di Dekat Calon Ibukota Kabupaten Bogor Timur Angsuran 12 Kali


Lebih Lengkap

Trending

Pentingnya Sertifikasi Manajer Sumber Daya Manusia MSDM dan Fungsinya dalam Perusahaan

Pentingnya Sertifikasi Manajer Sumber Daya Manusia MSDM dan Fungsinya dalam Perusahaan


Lebih Lengkap

Bernas TV

Rekomendasi Produk

Tanah Luas dan Murah cocok untuk Investasi di Dekat Calon Ibukota Kabupaten Bogor Timur Angsuran 12 Kali

Tanah Luas dan Murah cocok untuk Investasi di Dekat Calon Ibukota Kabupaten Bogor Timur Angsuran 12 Kali


Kavling Jonggol Tanah Kavling dengan Harga Bersahabat di Lokasi yang Menjanjikan

Kavling Jonggol Tanah Kavling dengan Harga Bersahabat di Lokasi yang Menjanjikan


Investasi Tanah 70an Juta dengan Prospek Terbaik di Kavling Jonggol Angsuran 12 Kali BONUS PONDASI

Investasi Tanah 70an Juta dengan Prospek Terbaik di Kavling Jonggol - Angsuran 12 Kali BONUS PONDASI


Investasi Tanah Murah Strategis di Bogor Timur 50 Jutaan

Investasi Tanah Murah Strategis di Bogor Timur 50 Jutaan


Lihat Lebih Banyak
keyboard_arrow_up

Buka Link Pada Tab Baru