JAKARTA, Bernas.id ? Kuasa hukum korban penipuan agen perjalanan First Travel, Riesqi Rahmadiansyah mengharapkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan. Para korban penipuan umrah masih berharap First Travel tidak diputus pailit.
“Dipailitkan itu yang kami tolak kan?” ujar Riesqi, kepada ratusan korban First Travel yang beraudiensi dengan Fraksi PPP DPR-RI hari ini Jumat (18/8/17).
“Ya..,” jawab para korban penipuan, kompak.
“Kita semua mau berangkat kan?” kata Riesqi lagi.
Baca Juga Saldo Rekening First Travel Tersisa Rp 1,3 Juta, Polisi Pesimistis
Para korban penipuan itu pun mengamini pernyataan kuasa hukum. Lebih lanjut, Riesqi menyebut permohonan PKPU sudah dilayangkan pada 3 Agustus 2017.
Sesuai ketentuannya, putusan pengadilan harus keluar dalam 90 hari.
Pihaknya menyampaikan sebelum putusan PKPU keluar, korban First Travel minta dipertemukan dengan pihak manajemen, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bareskrim Polri.
“Kalau bisa sebelum putusan bisa dipertemukan. Sebab, kalau sudah putusan, suka tidak suka, mau tidak mau jemaah harus mengikuti putusan pengadilan kan,” ujarnya.
Di lain pihak, First Travel meyakini majelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh beberapa jemaah First Travel. Kuasa Hukum First Travel, Deski juga menilai permohonan yang diajukan beberapa jemaah tak termasuk kategori utang piutang.
Baca Juga Antisipasi Perang Harga, Kemenag Bakal Patok Tarif Perjalanan Umrah