JAKARTA, Bernas.id ? Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin mengonsultasikan temuan kerja ke Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyampaikan wacana ini menuai pro dan kontra di internal DPR sendiri. Ia menyebutkan ada yang berpendapat soal Pansus sebaiknya hanya jadi domain DPR dengan tidak menyeret pemerintah dalam hal ini. Pendapat kedua, hasil temuan Pansus harus dikonsultasikan ke Presiden Joko Widodo.
“Ada semacam pandangan bahwa kalau ini mekanisme angket itu kan setelah pleno angket kemudian dibawa ke paripurna, tapi kalau ada rapat konsultasi ke pemerintah, kasihan Presiden juga,? ungkap Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/17).
Baca Segera Berakhir, Fahri Hamzah Minta Jokowi Terima Konsultasi Pansus Angket KPK
Ia menyampaikan jika Pansus Angket KPK ingin menemui Presiden Jokowi disarankan tidak dalam forum konsultasi.
Pertemuan itu bisa dilakukan secara informal.
“Seyogyanya, sungguh pun kalau ada komunikasi dengan pemerintah, kita komunikasi dengan partai yang ada di koalisi seperti dalam konteks informal. Tapi kalau konteksnya rapat konsultasi kan sudah formal karena rapat konsultasi diatur Tatib dan UU MD3,” katanya.
Pansus Angket KPK sebenarnya akan menggelar rapat pimpinan bersama pimpinan DPR untuk membahas soal rencana konsultasi ke Jokowi. Namun, ia menyebutkan rapim urung digelar hari ini.