BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Selain Terkesan Intervensi, Konsultasi Pansus ke Jokowi Juga Bebani Pemerintah

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana ingin menemui Presiden Joko Widodo...

Kamis, 21 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 20 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana ingin menemui Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu dimaksudkan untuk berkonsultasi tentang temuan Pansus Angket KPK di DPR RI.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan hal tersebut tidak perlu dilakukan karena akan membebani pemerintah.

“Sebagian pimpinan, memang saya mengharapkan ini diinternalkan di Pansus DPR mengingat ini domain DPR. Jadi jangan membawa-bawa pemerintah karena nanti terbebani,” ujar Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/17).

Menurutnya, jika Pansus Angket KPK menjadikan konsultasi dengan presiden sebagai mekanisme maka muncul kesan adanya intervensi.

Meskipun niat Pansus Hak Angket KPK tidak demikian. Ia membeberkan dalam internal partai juga ada penilaian serupa.

“Kalau internal parlemen dibawa-bawa ke pemerintah terkesan intervensi walaupun tidak,” ungkap Taufik.

Baca Juga Soal Pansus Angket KPK Konsultasi ke Jokowi, Internal DPR Muncul 2 Pandangan

Di lain sisi, ia menilai ada benarnya hasil kerja atau temuan Pansus Angkeyt KPK disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Hanya saja konsultasi bisa dilakukan lewat mekanisme yang sudah diterapkan, yakni melalui pimpinan DPR RI.

Pihaknya menegaskan, ada baiknya Pansus Angket KPK melakukan konsultasi secara informal. Pasalnya, anggota Pansus Angket KPK ada pula anggota DPR dari partai pendukung pemerintah.

“Kalau formatnya sudah konsultasi jadi tahapan formal. Kalau informal ya silakan-silahkan saja.

Kalau konteksnya dengan pemrintah, jangan sampai membebani pemerintah,” terang Taufik.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan