JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengatur regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) supaya kasus First Travel tak terulang lagi. Salah satu yang diatur adalah standar harga ibadah umrah.
“Beberapa langkah ke depan segera kami wujudkan, sudah mendekati akhir terkait revisi regulasi yang mendasar, PPIU harus ada berdasarkan masukan. Mereka bersepakat standar harga referensi yang ditetapkan,” terang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti rapat di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (4/10/17).
Menurutnya, standar harga umrah ini berkaitan dengan fasilitas penginapan, katering hingga transportasi.
Layanan yang diberikan agen perjalanan umrah pun harus maksimal dan memenuhi standar pelayanan umrah.
“Selama ini Kemenag hanya menetapkan standar layanan harus diberikan PPIU, misalnya hotel bintang 3 tidak boleh ditaruh di gudang, katering, dan lain-lain. Standar layanan saja ternyata tidak cukup,” ujarnya.
Baca Juga Pikirkan Nasib Jemaah Korban First Travel, Bulan Madu Vicky Shu Terganggu
Ia mengaku harga yang dipakai agen perjalanan umrah belum ditentukan Kemenang. Pihaknya sedang membahas regulasi tata kelola umrah.
Hal ini memang belum final mengingat wilayah geografis Indonesia yang luas dan berbeda-beda daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat juga tidak mudah tergiur oleh promosi perjalanan umrah yang murah.
Sementara kepada pengusaha, ia mengingatkan bisnis travel umrah mempunyai persaingan yang sehat soal penerapan harga.
“Masyarakat awam ini bukan berdasarkan wisata, tapi ini wisata religius, perjalanan ibadah, pelakunya bukan kaya materi cukup edukasi relatif memadai, tapi juga terbuka dari sisi pendidikan belum tinggi.
Yang bisa menjadi objek penipuan tertentu, mudah diimingi harga rendah, kita ingin tidak ada persaingan yang tidak sehat menerapkan harga semurah mungkin,” tutur Menag.
Baca Juga Kemenag: Waduh, Kalau Kerugian First Travel Diganti Uang Negara Tak Mendidik