Pelaksanaan Otonomi Daerah Masih Setengah Hati

JAKARTA, HarianBernas.com – Anggota Komite IV DPD Adrianus Garu mengatakan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama 16 tahun ternyata masih setengah hati. Penyebabnya, masih adanya lembaga dan instansi di daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat melaksanakan berbagai prpoyek dan kebijakan di daerah.

?Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) yang sudah berjalan selama 16 tahun terakhir masih setengah hati,? ujarnya di Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Adrianus bealasan sudah adanya pemerintah daerah yang mengurusi daerah tak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mestinya hanya melakukan pemantauan atas pembangunan yang telaksana di berbagai daerah.

?Masih ada lembaga-lembaga bentukan pusat yang beroperasi di daerah. Itu membuat Otda tidak efektif berjalan. Jadi Otda-nya masih setengah hati diberikan,? ujarnya.

Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengatakan lembaga yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat  berupa satuan kerja (Satker) serta berbagai balai. Menurutnya keberadaan Satker dan Balai tidak kemudian menjadikan pemda dapat bergerak bebas melaksanakan program daerah.

Pasalnya arah kebijakan mulai pusat dikelola lembaga-lembaga tersebut. Begitu pula dana pun tidak lagi diserahkan ke pemda, namun dikelola dan dikendalikan oleh Satker dan bala-balai tersebut. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak sepenuhnya memberikan daerah melaksanakan otonomi dan berdikari

?Kami meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghapus keberadaan Satker dan Balai di daerah-daerah,? pungkas politisi Partai Hanura itu.