Berita Nasional Terpercaya

Pertanyakan Aturan Sempadan Pantai, Ini Kata PSPPR UGM

0

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Management Heha Ocean View yang merupakan obyek wisata di sempadan pantai di Gunungkidul mempertanyakan kepastian hukum mengenai aturan pembangunan di sempadan pantai.

Direktur Utama Heha Ocean View Hendro Suwandi mengatakan, menurut aturan batas sempadan pantai, Heha Ocean View terletak di bagian belakang yang berjarak 100 meter dari bibir pantai bisa merugikan pihaknya.

“Ternyata batas bagian sempadan kami ada di Mushola kami yang berada di bagian belakang, lalu bagaimana membuat sebuah pariwisata yang menarik kalau tidak ada yang dipandang,” ujarnya dalam Diskusi Kritis Media, Rabu (29/12/2021) di Yogyakarta. 

Hendro kembali menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi sangat penting bagi seorang pengusaha.

Baca Juga : Pariwisata Jogja Didorong Mengejar Kualitas, Bukan Jumlah Wisatawannya

“Pengusaha tidak semuanya menggunakan uang pribadi, kami juga ada pinjam di Bank. Kalau kami pinjam di Bank lalu tidak ada kepastian hukum untuk kami beli tanah dan bisa dibangun, kemudian bagaimana dengan investasi kami, cara kami mengembalikan pinjaman ke Bank bangaimana kalau hukumnya tidak pasti,” tegasnya.

Hendro juga menganggap apabila tidak adanya kepastian hukum, nantinya pengusaha akan dirugikan dengan perlakuan semena-mena aparat dengan alasan pelanggaran hukum.

“Putuskan saja di dalam ijin lingkungan. Tegaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau tidak boleh tegaskan tidak boleh dan kalau boleh tegaskan juga,” tandasnya.

Jadi kalau sudah ada sesuatu yang pasti, antara yang boleh dan tidak boleh, menurut Hendro nantinya pengusaha akan berpikir kreatif bagaimana memaksimalkan yang boleh dan tidak mengerjakan yang tidak boleh.

Baca Juga : Lurah-lurah di Sleman Didorong Kembangkan Pariwisata di Wilayahnya

Pada kesempatan tersebut, Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan kajian pemanfaatan ruang kawasan perbukitan pesisir Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan wisata, merujuk studi kasus Heha Ocean View.

Kepala PSPPR UGM Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP, M.Sc, Ph.D menyampaikan aturan pembangunan di sempadan pantai tidak bisa dipukul rata di berbagai lokasi.

“Untuk kondisi tertentu menurut aturan pembangunan di sempadan pantai harus 100 meter, tetapi pada kasus-kasus tertentu sesuai kajian kami untuk pantai bertebing kurang relevan, kurang sesuai,” ungkapnya.

“Aturan ini bisa diberikan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Disini kita tidak bisa menggunakan satu aturan untuk semua tempat, semua lokasi dan semua situasi,” tambahnya. 

Menindaklanjuti kajian tersebut, Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto yang hadir pada Diskusi Media kali ini mengatakan akan mengundang PSPPR UGM bersama Bappeda Provinsi, Bappeda Gunungkidul, Dinas Perijinan, dan Dinas Penanaman Modal untuk bisa duduk bareng membahas permasalahan ini di DPRD DIY. (cdr)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.