Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian, BPN Ajak Pemkab Jember Bentuk FGD
JEMBER, BERNAS. ID – Isu alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perumahan kembali muncul santer di kalangan petinggi pemangku kebijakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Dalam rapat tingkat tinggi diadakan Pemkab Jember dengan para pimpinan pemangku kepentingan, antara lain KPwBI, Kacab Bulog, Kepala BPS, Kajari, Kepala PN, Kodim 0824, Polres, Pimpinan Bank Jatim Cabang Jember, BMKG dan Kepala Dinas di lingkungan pemkab, Kepala Kantor BPN Jember mengungkit lagi pentingnya membahas alih fungsi lahan pertanian.
Rapat tingkat tinggi, sebelumnya Si Rambo (Sinergi dan Kolaborasi Rapat Setiap Rabo) awalnya fokus membahas pengendalian inflasi. Tetapi dengan berkumpulnya para pimpinan pemangku kepentingan, nama pertemuannya kini disebut pertemuan tingkat tinggi.
Kepala BPN Jember, Akhyar Tarfi mengatakan, data yang sering disebut oleh Bupati Jember tentang luas lahan pertanian dengan luas 86.000 hektar itu adalah data lama.
Ia percaya luas lahan pertanian di Jember sudah berkurang karena di lapangan banyak ditemui lahan pertanian yang sudah menjadi perumahan.
Baca Juga : BPN Jember Capai Targetkan Program PTSL 100 Persen Tahun 2023
“Di lapangan terdapat alih fungsi yang tidak dapat dikendalikan,” ucap Akhyar sapaan Kepala BPN Jember, saat itu di dalam gedung Serbaguna di kawasan Kantor Dinas Pendidikan Jember, Jumat, (3/5/2024).
Potensi berkurangnya lahan pertanian di Jember tahun ini saja antara 1000 sampai 2000 hektar. Ini masalah serius, katanya.
“Dan harapan kami ini harus segera kami bahas bapak bersama dengan instansi terkait. Kita melakukan FGD, supaya solusi terkait alih fungsi lahan bisa teratasi,” kata Akhyar yang ditujukan kepada Bupati Hendy.
Seperti diketahui, BPN adalah pintu terakhir dalam menjaga luas lahan pertanian. Ketika permohonan alih fungsi lahan sudah mendapat izin, awalnya dari pemerintah daerah, maka pihak BPN tidak bisa menolak.
Perizinan alih fungsi lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh pengembang perumahan, yang menyasar lahan pertanian produktif.
“Solusi dari kami, segera kita bentuk tim supaya hal ini bisa kita kendalikan,” pungkas Akhyar.
Menanggapi usulan BPN, Bupati Jember akan memanggil kepala-kepala dinas terkait dalam rapat internal. Baru kemudian akan mengkaji bersama BPN. (sgt)