Berita Nasional Terpercaya

Bermanfaatkah Proses Akreditasi Pelayanan Kesehatan?

6

BERNAS.ID – Penulis baru saja menonton tayangan di YouTube mengenai keluhan salah seorang pasien warga negara Indonesia berkemampuan cukup (tercermin dari sistem pembiayaannya menggunakan asuransi swasta) yang protes soal pelayanan salah satu RS di Indonesia.

Ceritanya begitu detil dan memang durasi videonya agak panjang. Sebagai pengamat perumahsakitan tentu penulis berusaha menyimak video tersebut hingga akhir (berdurasi sekitar 1 jam, bisa ditonton di sini, https://youtube.be/M0UAW3cPbPI).

Banyak informasi/pelajaran yang bisa diambil terlepas info ini baru dari satu pihak saja. Dari salah satu keluhan, penulis terkesan akan pengamatan sang pasien.

Misalnya salah satu dokter jaga yang sibuk mengurus laporan dibandingkan dengan rekan sejawatnya di Malaysia yang mau menjenguk mantan pasiennya untuk mengucapkan selamat atas ditegakkannya diagnosis penyakitnya yang waktu di Indonesia belum berhasil ditegakkan. Juga soal rumitnya proses check out pasien di RS di Indonesia.

Dokter penanggungjawab di RS Indonesia tersebut katanya sudah nyerah, tetapi RS tidak mau memulangkan pasien. Jadi terpaksa pulang paksa. Begitu pendapat pasien tersebut. Begitu pula dengan proses pengurusan asuransi. Sekali lagi ini baru info dari salah satu pihak.

Penulis belum melakukan konfirmasi ke pihak RS di Indonesia karena memang tidak disebutkan nama RS-nya.

Sebagai seorang dokter, penulis tahu bagaimana ribetnya tugas-tugas administrasi di sebuah Rumah Sakit. Dan tugas ini dikerjakan juga baik oleh perawat maupun tenaga medis yang tugas utamanya melayani pasien secara langsung (garda terdepan).

Tentu semua ini atas nama program akreditasi yang tujuannya meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit hingga sama atau melebihi mutu layanan Rumah Sakit di luar negeri, Malaysia atau Singapura, misalnya.

Pertanyaannya, sudah bertahun-tahun Rumah-rumah Sakit di Indonesia telah melaksanakan proses akreditasi (dari hasil searching, program akreditasi RS di Indonesia dimulai pada tahun 1995), bahkan mungkin tidak ada satupun Rumah Sakit di Indonesia yang bisa beroperasi tanpa lulus akreditasi, tapi kenapa jumlah pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri bukannya berkurang tapi malah semakin banyak?

Dari sisi pasien, tidak banyak yang mau repot-repot berobat ke luar negeri kalau bisa menjalaninya di dalam negeri saja.

Bertahun-tahun para petugas baik kesehatan maupun medis pasti sudah merasakan betapa repotnya melaksanakan proses akreditasi Rumah Sakit. Lalu bagaimana hasilnya?

Penulis jadi berpikir (otokritik), apa beban melaksanakan akreditasi begitu berat atau jangan-jangan proses akreditasi itu hanya semacam kosmetik semata (misalnya: gedung mewah dan bersih, peralatan kesehatan canggih, dan lainnya).

Tidak menyelesaikan masalah utamanya (pelayanan yang profesional, ramah dan peduli dengan kesulitan yang dialami pasien) sehingga pasien Indonesia belum bisa merasakan pelayanan kesehatan yang selevel dengan Malaysia.
Salahnya di mana ya?

Tanggapannya klik ini: https://www.bernas.id/2024/05/175824/tanggapan-tentang-bermanfaatkah-proses-akreditasi-pada-layanan-kesehatan-di-indonesia/

(Penulis: Dr. Erik Tapan, MHA |
Pengamat Perumahsakitan)

6 Comments
  1. Lie siong Hoa says

    Apakah akreditasi juga memperhatikan angket yg ditulis oleh para pasien maupun segenap karyawan yg bekerja di RS tsb? Terutama tingkat kepuasan dalam pelayanan, melayani dan dalam bertugas?

    1. dr. Erik Tapan, MHA says

      Benar sekali, proses akreditas turut juga memperhatikan hasil-hasil survei yang dilakukan pihak Rumah Sakit kepada para pasiennya. Sayangnya sepengetahuan kami, belum memasukkan hasil rating / ulasan di google map yang lebih fair. Usulan yang menarik. Tapi di luar itu, yang lebih penting adalah kenyataan di lapangan, apakah dengan adanya akreditasi layanan kesehatan yang dilakukan RS jadi lebih memperhatikan kebutuhan pasien atau malah urusan pasien jadi terbengkalai (di nomor duakan) kalah dengan urusan administrasi akreditasi. Semoga tidak.

  2. KHO BUDI says

    Inti masalahnya ada pada pendidikan.

    Puluhan tahun lalu, ASEAN mau bikin penyetaraan ijazah,
    Ternyata insinyur Indonesia cuma setara mandor,
    Pemerintah Indonesia marah, program tersebut dibatalkan.

    Dulu Saya mengalami sendiri, saat kuliah teknik sipil, bahannya setara dengan buku STM zaman Belanda

    Dulu Jurusan tata kota di universitas top, tugasnya menggambar peta jalan

    Pendidik khawatir kalau lulusan yang pintar akan menyaingi dosennya

    Jual beli jabatan bikin rusak moral.

    Budaya feodalisme, senior haus kekuasaan dan iri terhadap yunior yang pintar.

    Kompleks.

    1. dr. Erik Tapan, MHA says

      Terima kasih responsnya. Penyebabnya multi faktorial. SDM dalam hal ini tenaga medis dan kesehatan menjadi salah satu yang terpenting tapi bukan satu-satunya. Sehat selalu ya.

  3. WFP Kaunang says

    Menurut saya pribadi :
    Bukan salah instrumen akreditasi dalam penetapan standard dan elemennya, tapi sangat sulit bagi seorang surveior untuk memberi nilai pencapaian thd standard yang jujur mengingat RS sangat membutuhkan status terakreditasi demi ijin RS dan demi kerjasama dengan BPJS. Korelasi akreditasi terhadap pelayanan dokter pasti ada namun mungkin tidak kuat. Pelayanan dokter lebih bisa diukur dari kepuasan pasien.

    1. dr. Erik Tapan, MHA says

      Terima kasih dok, jawaban yang mantap
      Jika memang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sekedar memenuhi angka pada akreditasi, sebaiknya mencari cara yang bisa memiliki korelasi yang kuat, sehingga pekerjaan memenuhinya tidak sia-sia. Pertanyaannya, jika korelasi yang ada dengan akreditasi saat ini tidak kuat, terus apa yang diharapkan dari outputnya? Agar para pembuat kebijakan merasa puas sudah melakukan sesuatu? Mohon bimbingannya. Sekali lagi banyak terima kasih atas inputannya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.