Wapres: Khilafah Itu Islami, Tapi Islam Bukan Khilafah
JAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Presiden RI Ma?ruf Amin mengingatkan pentingnya sertifikasi dai seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepada para dai yang mendapatkan sertifikat, Ma?ruf mengingatkan tentang toleransi dan pentingnya menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara.
Ma?ruf pun memberitahu kenapa perlu para dai distandarkan. Ada dua alasannya, yaitu kompetensi dan integritas.
?Dara berdakwah harus lemah lembut. Selain itu pentingnya toleransi kepada sesama,? kata Ma?ruf Amin saat membuka rapat koordinasi Dewan Dakwah MUI di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (2/12/2019).
?Cara berdakwah itu mengajak orang dengan sukarela, tidak ada paksaan dalam agama,? tambahnya.
Katanya lagi, perbedaan akan selalu ada dalam semua sisi kehidupan. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk berbuat intoleran.
?Kita harus mengajarkan cara hidup dalam suasana toleran. Makanya jangan sampai intoleran, baik sesama Muslim, sesama Islamiyah sepanjang itu kita di dalam wilayah perbedaan itu kita harus toleran, yang dalam MUI disebut taswiyatul manhaj, pernyamaan persepsi untuk menerima perbedaan yang ada,? jelas Ma?ruf Amin.
Dia pun mengingatkan mengenai kesepakatan Indonesia terkait Pancasila. Dia meminta kesepakatan tersebut disampaikan kepada masyarakat dan tidak diperdebatkan.
?Pancasila itu sudah given. NKRI sudah disepakati, jangan dibahas-bahas lagi. Negara kita ini negara republik, NKRI. Jangan dakwah yang lain-lain lagi,? tuturnya.
Ma?ruf pun menyinggung mengenai sistem pemerintahan khilafah. Menurutnya, khilafah adalah sistem pemerintahan yang disepakati oleh ulama pada masa lalu, bukan masa kini.
?Apalagi dalam dakwah misalnya, khilafah itu jangan dibawa dalam dakwah kita. Apakah khilafah tidak Islam? Khilafah itu Islami. Ada khilafah ini, khilafah itu. Diterima oleh ulama pada masa lalu. Tetapi tidak berarti Islam adalah khilafah. Khilafah Islami iya, tapi Islami bukan berarti khilafah. Kerjaan juga Islami, buktinya Saudi Arabia kerjaan Islam. Kata ulama Saudi ya Islami,? jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Dakwan dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis mengatakan program sertifikasi dai sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Dijelaskannya, bukan berarti jika ingin menjadi seorang dai harus bersertikat, tapi dai yang bersertifikat pasti diakui MUI.
?Program ini bukan program dadakan, tapi program sejak dua tahun yang lalu. Idenya dari KH Ma?ruf Amin saat beliau jadi Ketua Umum MUI,? jelas Cholil.
?Awalnya dinamakan bukan sertifikasi dai, tapi KH Ma?ruf menyebutnya dai bersertifikat. Karena kalau sertifikasi menjadi tidak boleh berdakwah, tidak boleh tampil kalau tidak punya sertifikat. Tapi kalau bersertifikat artinya dai yang punya standar,? pungkasnya. (sbh)